Supply Alkes, Supplier Alkes Terlengkap dengan harga bersaing

Kami menyediakan supply alat kesehatan, peralatan laboratorium, elektrik engineering terlengkap dengan harga sangat bersaing. Kami melayani penjualan retail dan partai besar.

Untuk informasi lanjut, hubungi kami di
no telp 08122011619,
email: himawanucep@yahoo.com
website: supplyalkes.blogspot.com.

Minggu, 26 Mei 2013

Soal KJS, Pemda Mestinya Diskusi Lebih Lanjut dengan RS

 Liputan6.com, Jakarta : Karena tidak kuat menahan kerugian, 16 rumah sakit swasta memutuskan mundur dan tidak akan memberikan pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tetapi, masih ada sekitar 76 rumah sakit mau melayani pasien dengan KJS.

Menanggapi hal ini Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Zaenal Abidin, MH, mengatakan dia harus melihat dan menanyakan kembali, apakah benar 16 rumah sakit itu menolak. Atau, jangan-jangan itu hanya informasi yang belum tentu kebenarannya.


Kalau memang benar, ada baiknya beberapa pihak duduk berembuk menyelesaikan masalah yang cukup rumit ini.


"Lebih baik pemerintah daerah (Pemda) DKI berbicara dan berdiskusi langsung dengan pihak rumah sakit. Karena rumah sakit di Jakarta ini tidak semuanya milik pemerintah, kan?" kata Zaenal, saat diwawancarai Liputan6.com, di Museum Kebangkitan Nasional, di Jakarta, Senin (20/5/2013)


Menurut Zaenal, rumah sakit milik swasta pun tak semua dananya besar. Ada juga rumah sakit swasta yang danannya kecil. "Kalaupun kecil, harus dilihat lagi. Mungkin pembayaran biayanya ditunda terus, yang membuat rumah sakit swasta tersebut tidak dapat melangsungkan kegiatan operasional rumah sakit," terangnya.


"Ya, saran saya sebagai Ketua Umum IDI, ada baiknya Pemda berdialog dengan pihak rumah sakit tersebut, biar tidak tegang-tegangan," tambahnya.


Lebih lanjut Zaenal mengatakan, kalau seandainya rumah sakit bersikeras, Pemda bisa saja menjadi sangat keras. "Misalnya nih, 'Kalau kamu tidak mau, jangan tinggal di Jakarta. Itu tidak baik bagi pembangunan nasional dan tidak baik untuk masyarakat yang ada di Jakarta'," jelasnya.


Di tempat yang sama, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., Ph. D, juga memberikan pendapatnya soal 16 rumah sakit yang memutuskan untuk mundur memberikan pelayanan KJS.


Menurut Ghufron, ada baiknya untuk dievaluasi secara konprehensif dan saksama, apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama. "Apa benar semata-mata dianggap kurang? Atau ada rumah sakit yang harus divisit tidak cukup untuk biaya operasional," katanya.


Bisa juga, tambah Ghufron, semua ini karena sistem pelayanan premiernya yang tidak berjalan dengan semestinya, sehingga banyak pasien menumpuk. Yang terpenting, preminya pun harus ikut dievaluasi.


"Dengan demikian, dokter yang bekerja di rumah sakit memiliki waktu untuk istrihat. Dokter juga manusia biasa, yang harus memiliki waktu untuk istirahat," jelas Ghufron.


Kalau masih dianggap kurang juga, Ghufron mempertanyakan kemana saja uang itu dan digunakan buat apa uang tersebut. "Apakah untuk bangun kantor, atau hal-hal lainnya," tandasnya.


(Adt/Abd)




Sumber Liputan 6




Info Alat Kesehatan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar