Dokter Daerah, Minim Fasilitas Tapi Dikomersialisasi

 Liputan6.com, Masalah kesehatan di Indonesia tak lepas dari ketersediaan dokter. Sejauh ini, sistem kesehatan nasional belum sepenuhnya fokus pada dokter terutama di daerah.

Salah seorang dokter yang bertugas di daerah, Andhika Ari mengatakan, sebenarnya, menjadi dokter di daerah terbilang enak, nyaman, tentram, adem, minim tekanan, dan menyatu dengan masyarakat.

"Cuma rawan kejahatan, fasilitas pendidikan baik untuk kita sebagai dokter dan anak bagi yang sudah berkeluarga," katanya saat ditemui di sela-sela unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Senin (20/5/2013).

Selain itu, beberapa peraturan yang ditetapkan Ikatan Dokter Indonesia pun dinilai cukup memberatkan, terlebih untuk memperpanjang izin praktik.

"Untuk memperpanjang kita ada yang namanya Surat Tanda Registrasi (STR) lima tahun sekali. Untuk mendapatkan itu, dokter harus 250 satuan kredit partisipasi atau SKP," lanjut dokter yang bertugas di Puskesmas Selkagai Lingga, Lampung Tengah, Lampung.

Untuk memperoleh SKP sebanyak itu, seorang dokter harus mengikuti seminar seminar yang ada di wilayah itu. Fungsinya, jelas Andhika, untuk meningkatkan ilmu dari dokter itu.

"Tapi setiap seminar dokter harus membayar sendiri, biayanya macam-macam ada yang satu juta ada yang lima sampai sepuluh juta. Sedangkan gaji dokter, saya khususnya hanya 1,2 juta," jelasnya.

Tak hanya itu, bagi dokter yang baru praktik yang akan mengikuti seminar untuk memenuhi target SKP lebih sering dikomersilkan. "Nah kalau seperti itu biasanya dikomersilkan," kata Ani, dokter lainnya yang bertugas di salah satu klinik swasta di Lampung.

Untuk itu, IDI perlu mempertimbangkan regulasi terkait target SKP sebagai syarat untuk memperpanjang STR. "Kalau bisa persyaratan itu
diminimlaisir, itu memang sebagai salah satu kredit poin, pembiayaan update ilmu seperti ini harusnya ditekan dulu," tandasnya.

(Ahm/Abd)

Sumber Liputan 6

Info Alat Kesehatan